EKONOMPEDIA.COM– Pasar keuangan Indonesia berada dalam tekanan seiring dengan kekhawatiran investor terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan tren melemah, mencerminkan sentimen negatif yang tengah berkembang di kalangan pelaku pasar.
Pada pekan terakhir Juni 2024, rupiah terdepresiasi hingga mencapai level terendah dalam enam bulan terakhir, menembus angka Rp 15.200 per dolar AS. Sementara itu, IHSG mengalami penurunan sebesar 3,5% dalam sepekan terakhir, mencatat penurunan terbesar sejak awal tahun. Data dari Bursa Efek Indonesia menunjukkan penurunan ini diakibatkan oleh aksi jual investor asing yang khawatir terhadap kebijakan fiskal yang akan diterapkan.
Investor menyoroti potensi ketidakpastian kebijakan fiskal yang akan diambil oleh Prabowo Subianto. APBN yang diajukan oleh pemerintahan baru ini dianggap belum memberikan kejelasan mengenai strategi pengelolaan defisit anggaran serta pembiayaan utang. Para pelaku pasar menilai bahwa rencana peningkatan belanja negara yang signifikan tanpa rincian sumber pendanaan yang jelas dapat memicu ketidakstabilan ekonomi.
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, APBN 2024 memproyeksikan defisit anggaran sebesar 3,2% dari PDB, lebih tinggi dibandingkan target sebelumnya yang sebesar 2,8%. Selain itu, rencana pemerintah untuk meningkatkan belanja infrastruktur dan subsidi energi juga menjadi perhatian utama investor yang khawatir akan peningkatan beban utang negara.
Ekonom dari berbagai lembaga keuangan menyarankan agar pemerintah memberikan komunikasi yang lebih jelas dan transparan terkait kebijakan fiskal dan ekonomi. Menurut Ekonom Senior Bank Mandiri, Josua Pardede, ketidakpastian ini dapat diatasi dengan memberikan penjelasan yang rinci dan terbuka mengenai langkah-langkah konkret yang akan diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal dan ekonomi.
“Pemerintah perlu segera menyampaikan rencana rinci mengenai bagaimana defisit anggaran akan dikelola dan sumber pendanaan yang akan digunakan. Komunikasi yang jelas dan transparan akan membantu meredakan kekhawatiran investor dan mengembalikan kepercayaan pasar,” kata Josua Pardede dalam wawancaranya dengan Media Indonesia.
Senada dengan itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menekankan pentingnya langkah proaktif dari pemerintah untuk memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. “Koordinasi antara fiskal dan moneter harus diperkuat. Bank Indonesia juga perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas rupiah, termasuk melalui intervensi di pasar valuta asing jika diperlukan,” ujarnya.
Kepercayaan pasar merupakan elemen krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera mengambil tindakan cepat dan tepat untuk mengatasi kekhawatiran yang ada. Transparansi dan kejelasan dalam komunikasi kebijakan akan menjadi kunci utama dalam mengembalikan kepercayaan investor dan stabilitas pasar keuangan.
Dengan melakukan langkah-langkah yang proaktif dan komunikatif, diharapkan tekanan terhadap rupiah dan IHSG dapat segera mereda, sehingga perekonomian Indonesia dapat kembali berada pada jalur pertumbuhan yang positif. Pemerintah juga perlu terus mengawasi perkembangan pasar dan siap mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.
