EKONOMPEDIA.COM— Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang digelar kemarin, DPR secara tegas mendorong kementerian tersebut untuk menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam memberikan pinjaman pendidikan kepada mahasiswa. Langkah ini diharapkan dapat membantu meringankan beban finansial mahasiswa yang membutuhkan.
Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, menyatakan bahwa inisiatif ini sangat penting untuk memastikan akses pendidikan tinggi yang lebih merata di seluruh Indonesia. “Kami melihat banyak mahasiswa yang berpotensi tetapi terhalang masalah biaya. Pinjaman pendidikan dari BUMN dapat menjadi solusi yang efektif,” ujarnya dalam konferensi pers seusai rapat.
Mengapa Pinjaman Pendidikan Penting?
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% dari lulusan SMA yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Salah satu alasan utamanya adalah keterbatasan dana. Dalam survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), sekitar 40% responden menyatakan bahwa biaya pendidikan merupakan hambatan utama mereka untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.
Dengan adanya program pinjaman pendidikan, mahasiswa dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh akses yang lebih besar ke pendidikan tinggi tanpa harus terbebani oleh biaya yang tinggi di awal masa studi mereka. Pinjaman ini juga diharapkan dapat mengurangi angka putus kuliah akibat kendala finansial.
Peran BUMN dalam Program Pinjaman Pendidikan
BUMN memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Dengan keterlibatan BUMN dalam program pinjaman pendidikan, dana yang tersedia dapat lebih besar dan lebih terjamin. Selain itu, BUMN juga dapat memberikan berbagai skema pinjaman yang fleksibel dan bunga rendah sehingga lebih terjangkau bagi mahasiswa.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menyambut baik usulan DPR ini. Ia mengungkapkan bahwa Kemendikbudristek telah mulai menjajaki kerjasama dengan beberapa BUMN besar, termasuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). “Kami berharap dapat segera meluncurkan program ini agar mahasiswa dapat merasakan manfaatnya dalam waktu dekat,” kata Nadiem.
Tantangan dan Harapan
Meski begitu, program ini tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah memastikan bahwa pinjaman ini benar-benar tepat sasaran dan dapat dikembalikan oleh mahasiswa setelah mereka lulus. Untuk itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan pendampingan yang ketat agar program ini berjalan efektif dan berkelanjutan.
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima, menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah, BUMN, dan lembaga pendidikan sangat penting. “Kami harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dipinjamkan dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi pendidikan di Indonesia,” tegasnya.
Pada akhirnya, harapan besar terletak pada kesuksesan program ini dalam membantu meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan pendidikan yang lebih terjangkau dan akses yang lebih luas, diharapkan generasi muda Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi lebih besar bagi pembangunan bangsa.
Dorongan DPR kepada Kemendikbudristek untuk menggaet BUMN dalam memberikan pinjaman pendidikan merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Langkah ini tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap pendidikan, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk mencari solusi inovatif dalam mengatasi kendala biaya yang selama ini menjadi hambatan utama bagi banyak mahasiswa. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat, program ini diharapkan dapat segera terwujud dan membawa manfaat nyata bagi pendidikan di Indonesia.
