EKONOMPEDIA.COM-Pada hari yang penuh harapan bagi sektor perpajakan Indonesia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akhirnya merealisasikan impiannya dengan membentuk Badan Pajak Nasional (BPN). Langkah ini disambut dengan berbagai reaksi dari berbagai kalangan, mulai dari pakar ekonomi hingga masyarakat umum. Namun, pertanyaan krusial yang muncul adalah: apakah BPN mampu meningkatkan rasio pajak negara?
Pembentukan BPN merupakan salah satu janji kampanye Prabowo yang bertujuan untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia. Dengan rasio pajak Indonesia yang tergolong rendah dibandingkan negara-negara tetangga, BPN diharapkan menjadi solusi konkret untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan dan efisiensi administrasi perpajakan.
Menurut data Kementerian Keuangan, rasio pajak Indonesia pada tahun 2023 tercatat hanya sekitar 9,76% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah target ideal 15% yang direkomendasikan oleh International Monetary Fund (IMF). Dengan pembentukan BPN, Prabowo berharap dapat membawa rasio pajak ini ke level yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.
Badan Pajak Nasional akan beroperasi sebagai entitas independen yang terpisah dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fokus dan efektivitas pengelolaan pajak. BPN akan dilengkapi dengan teknologi canggih dan data analitik untuk mendeteksi dan mencegah penghindaran pajak, serta memperbaiki sistem pelaporan dan pembayaran pajak.
Fungsi utama BPN mencakup:
- Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pajak: Mengkaji dan mengusulkan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan efisien.
- Pengawasan dan Penegakan Hukum: Melakukan audit dan investigasi terhadap kasus penghindaran pajak dan tindakan penegakan hukum.
- Edukasi dan Sosialisasi: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak melalui kampanye edukatif.
Meskipun pembentukan BPN merupakan langkah progresif, banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan peningkatan rasio pajak. Salah satu tantangan terbesar adalah mengatasi resistensi dari wajib pajak yang telah terbiasa dengan sistem yang lama. Selain itu, korupsi dan kurangnya transparansi dalam administrasi pajak juga menjadi hambatan yang harus diatasi oleh BPN.
Namun, dengan dukungan penuh dari pemerintah dan kerjasama dengan berbagai instansi terkait, BPN memiliki potensi besar untuk mengubah landscape perpajakan Indonesia. Teknologi digital dan analitik data yang diterapkan oleh BPN diharapkan dapat mempersempit celah bagi penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Seperti yang dilaporkan oleh Bank Dunia, negara-negara dengan rasio pajak tinggi cenderung memiliki sistem perpajakan yang lebih transparan dan efisien. Misalnya, di Denmark, rasio pajak mencapai 45% dari PDB, sementara di Indonesia, angka ini masih di bawah 10%. Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat dan pengelolaan yang efektif, peningkatan rasio pajak bukanlah hal yang mustahil.
BPN diharapkan dapat belajar dari praktik terbaik internasional ini dan menerapkannya sesuai dengan konteks dan kebutuhan Indonesia. Salah satu langkah awal yang sudah direncanakan adalah penerapan sistem e-filing yang lebih user-friendly dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan intensif.
Pembentukan Badan Pajak Nasional oleh Prabowo Subianto adalah langkah ambisius yang menawarkan harapan baru bagi peningkatan rasio pajak di Indonesia. Dengan struktur yang independen dan dilengkapi teknologi mutakhir, BPN diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan dalam sistem perpajakan saat ini. Namun, keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada dukungan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat luas.
Pada akhirnya, jika BPN dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan efisien, tidak hanya rasio pajak yang akan meningkat, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Dengan demikian, mimpi Prabowo untuk membentuk BPN dapat menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju keadilan dan kemakmuran ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.
