EKONOMPEDIA.COM-Tahun 2024 menjadi momen penting bagi Kabupaten Bojonegoro dengan mencatatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertinggi kedua di Jawa Timur sebesar Rp 8,2 triliun. Pencapaian ini menegaskan posisi Bojonegoro sebagai salah satu daerah dengan potensi ekonomi terbesar di provinsi ini.
Namun, besarnya APBD tidak sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tercermin dari posisi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang masih di urutan ke-19 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur menetapkan UMK Kabupaten Bojonegoro untuk tahun 2025 sebesar Rp 2.525.132, naik Rp 154.116 atau 6,5% dibandingkan UMK 2024 sebesar Rp 2.371.016. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024.
Meski mengalami kenaikan, UMK Bojonegoro masih jauh di bawah UMK tertinggi di Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya sebesar Rp 4.725.479. Bahkan, UMK Bojonegoro hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Situbondo yang menjadi UMK terendah di Jawa Timur sebesar Rp 2.172.287. Dengan realitas ini, tentu saja ke depannya bisa menjadi catatan positif guna penentuan UMK Bojonegoro mendatang.
Di luar itu, ada kabar menarik soal industry di Kabupaten Bojonegoro. Yaitu rencana proyek pembangunan pabrik metanol di Bojonegoro menjadi sorotan sebagai salah satu upaya untuk mendorong perekonomian lokal. Lahan seluas 130 hektare telah diajukan ke Perhutani untuk lokasi pabrik di Resor Pengelolaan Hutan Sawitrejo, dekat tambang gas Jambaran Tiung Biru (JTB) yang dikelola PT Pertamina EP Cepu.
Data dari Perhutani Bojonegoro, proyek ini masih dalam tahap pengajuan. Pembangunan pabrik metanol yang diperkirakan menelan investasi US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 19,02 triliun ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja hingga 3.000 orang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebutkan bahwa proyek ini bertujuan mengurangi impor metanol yang menjadi bahan baku biodiesel.
Dengan APBD Bojonegoro yang melonjak 1.200% dalam dua dekade terakhir, dari Rp 600 miliar menjadi Rp 8,2 triliun, menempatkan kabupaten ini di urutan kedua setelah Kota Surabaya (Rp 10,9 triliun). Namun, tingginya APBD belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk memaksimalkan potensi ini, pemerintah daerah perlu fokus pada: Investasi Infrastruktur: Mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor produktif. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Meningkatkan akses pelatihan kerja dan program wirausaha untuk masyarakat.
Efisiensi Anggaran: Memastikan alokasi anggaran tepat sasaran, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
Tahun 2024 menandai tantangan dan peluang besar bagi Bojonegoro. Besarnya APBD dan rencana pembangunan proyek strategis seperti pabrik metanol dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
Namun, pemerintah daerah harus memastikan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, Bojonegoro memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur.
Editor
