EKONOMPEDIA.COM – Jakarta, Banyak isu yang merebak akhir-akhir ini perihal asuransi jaminan kesehatan yaitu BPJS Kesehatan. Hal ini membuat Ali Ghufron Mukti, selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan menepis isu bahwa konglomerat lebih banyak menggunakan fasilitas kesehatannya.
Berdasarkan data yang dihimpun, menunjukkan bahwa terbilang 95 juta pemakaian terbesar oleh penerima bantuan iuran (PBI).
“Jadi kalau ada diskusi bahwa pihak lain yang memakai bukan PBI, terbanyak, itu salah. Karena data 95 juta, terbaru belum pernah keluar ini, yaitu 31,93 juta untuk PBI kasusnya. Ini satu tahun, 2021 akhir sampai 2022, biaya menyerap untuk PBI Rp27 triliun lebih,” jelasnya dalam acara Peluncuran Buku Statistik JKN 2016-2021 di Gedung Kemenko PMK, Rabu (14/12/2022).
Sedangkan untuk penerima upah (PPU) sebanyak 28,36 juta kasus dengan total biaya Rp 24,1 triliun, pekerja tidak dibayar (PBPU) sekitar 26 juta kasus dengan biaya Rp 20 triliun, dan sekitar 8 juta. Kasus non pegawai senilai Rp 5,95 triliun.
Kendati, Ali enggan merinci lebih lanjut apakah sudah memberikan data tagihan listrik dari 1.000 orang pemakai terbanyak dana BPJS Kesehatan yang dicurigai Menkes Budi Gunadi Sadikin dan dilabeli konglomerat.
“Mungkin lebih bagus menanyakan (ke Menkes). Kami kan datanya jelas tadi disampaikan. Data ini sudah kami laporkan ke Pak Menkes. Saya gak tahu (tindak lanjut Menkes). Sudah, sudah saya sampaikan. Data yang tadi saya sampaikan, itu sudah kami sampaikan (ke Menkes),” kata Ali selepas acara. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan mengkaji data tagihan listrik 1.000 orang yang tagihan pengobatannya paling mahal ditanggung BPJS Kesehatan. Hal itu dilakukannya karena menduga ada orang kaya yang memungut biaya pengobatan BPJS Kesehatan yang tinggi.
“Saya mau lihat 1.000 orang yang paling banyak expense-nya di BPJS. Saya mau tarik datanya, saya mau lihat itu PLN-nya besarnya berapa,” kata Budi. (wld/red)
