EKONOMPEDIA.COM– Staf Khusus III Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan adanya dugaan rekayasa keuangan dari anak usaha Kimia Farma. “Kimia Farma juga demikian. Ada inilah, rekayasa keuangan,” kata Arya.
Arya menyampaikan bahwa pihaknya sudah menemukan adanya dugaan rekayasa keuangan pada anak Kimia Farma. Namun, dia tidak menyebut secara rinci anak perusahaan tersebut. “Temuannya sudah ada, tinggal diproses aja,” ucap Arya.
Arya menjelaskan rekayasa keuangan yang diduga dilakukan anak usaha Kimia Farma itu berbeda dengan yang terjadi pada dugaan kasus fraud pada PT Indofarma. “Itu beda, dia (anak usaha Kimia Farma), rekayasa keuangan. Beda sama kalau Indo (Indofarma) itu kan uangnya hilang, diambil, kalau ini kan dia rekayasa, menggelembungkan,” terang Arya.
Lebih lanjut, Arya menjelaskan, bentuk rekayasa keuangan yang diduga dilakukan oleh anak usaha Kimia Farma, yaitu seakan-akan hasil penjualan atau distribusi berjalan baik. Tetapi pada kenyataannya hasil penjualan tidak berjalan baik. “Misalnya di distribusi distribusi dan sebagainya, seakan-akan penjualan semua bagus padahal enggak. Anaknya si KF (Kimia Farma),” tutur Arya.
Lebih lanjut Arya mengungkapkan temuan dugaan rekayasa keuangan tersebut berdasarkan hasil audit internal PT Kimia Farma. “Itu hasilnya kalau nggak ada audit dari internalnya KF (Kimia Farma) mana dapat itu, karena yang audit internal makanya didapat itu,” ungkap Arya.
Ia menambahkan permasalahan lain yang terjadi di kimia Farma, yaitu banyaknya pabrik yang dibangun tetapi dinilai tidak efisien. “Dan disamping itu juga KF (Kimia Farma) ada juga problem di pabriknya. Yaitu kebanyakan pabrik, enggak efisien. Makanya dari 10 pabrik bakal tinggal lima pabrik yang dikelola. Iya, jadi enggak efisien lah pokoknya, dulu itu terlalu banyak bangun pabrik. Padahal enggak butuh,” jelas Arya.
Situasi ini menjadi perhatian bagi pemerintah dan pelaku pasar modal. Diharapkan ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi ini. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu mendapatkan dukungan baik dari pemerintah maupun pelaku pasar agar bisa kembali pulih.
