EKONOMPEDIA.COM– Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan kerja sama untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya terapung atau floating photovoltaic (FPV) dengan Tajikistan. Hal ini diungkapkan saat pertemuan bilateral dengan Menteri Sumber Daya Air dan Energi Republik Tajikistan Daler Jum’a Shofaqir, di Dushanbe, Tajikistan.
Basuki menekankan pentingnya penelitian tentang dampak lingkungan dari fasilitas FPV, pengembangan standar dan pedoman untuk mengelola risiko dalam pemasangan FPV, serta regulasi dan kebijakan yang lebih baik untuk memfasilitasi pengembangan proyek FPV.
Indonesia berkomitmen meraih net zero carbon dengan menerapkan transisi sumber energi terbarukan, salah satunya melalui pembangun bendungan tenaga air. Hingga tahun 2024, Indonesia telah membangun sekitar 248 bendungan. 187 bendungan telah dibangun sebelum 2015 dan 61 bendungan dibangun pada periode 2015-2024. Adapun menurut RUPTL 2021-2030, tenaga air di Indonesia berpotensi naik hingga 16.027 MW.
Sebanyak 43 dari 61 bendungan yang dibangun pada 2015-2024 memiliki potensi listrik tenaga air sebesar 255,15 MW. Di antara 248 bendungan, sebanyak 246 bendungan juga memiliki potensi untuk pembangkit listrik tenaga surya terapung atau floating photovoltaic (FPV) hingga 13.575 MW.
Basuki juga mengapresiasi Tajikistan, karena telah berpartisipasi pada World Water Forum ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024 lalu. “Terima kasih banyak atas partisipasi delegasi Tajikistan pada World Water Forum ke-10 yang benar-benar menambahkan nilai besar untuk acara tersebut. Saya percaya negara kita memiliki visi yang sama untuk pengelolaan sumber daya air yang efisien dan terintegrasi,” kata Menteri Basuki.
Menteri Sumber Daya Air dan Energi Republik Tajikistan Daler Jum’a Shofaqir menyampaikan apresiasi atas kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah World Water Forum ke-10 dan berharap Indonesia dapat terus memperkuat isu air di tingkat global.
Situasi ini menjadi perhatian bagi pemerintah dan pelaku pasar modal. Diharapkan ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi ini. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu mendapatkan dukungan baik dari pemerintah maupun pelaku pasar agar bisa kembali pulih.
