EKNOMPEDIA.COM-Kebijakan Lartas Impor tengah menjadi sorotan karena dampaknya pada sektor industri di Indonesia. Mari kita telaah lebih mendalam perang dingin antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait polemik Lartas Impor.
- Latar Belakang
- Penerbitan beleid larangan dan pembatasan impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/2023 belum dapat dieksekusi secara menyeluruh. Beberapa sektor industri mengalami kesulitan mendatangkan bahan baku dan komponen pendukung akibat regulasi ini.
- Industri elektronik, pendingin ruangan (AC), dan alas kaki termasuk yang terdampak. Pelaku industri mengeluhkan kesulitan produksi dan menilai kebijakan ini mengorbankan industri dalam negeri.
- Dampak pada Ekspor Alas Kaki
- Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) memproyeksikan penurunan kinerja ekspor alas kaki setelah pertumbuhan pada Januari-Februari 2024. Aturan pembatasan impor memengaruhi aktivitas produksi barang lokal, terutama untuk tujuan ekspor.
- Kendala impor barang sampel dan barang modal semakin sulit, mengganggu proses produksi untuk tujuan ekspor.
- Peran Pertek Kemenperin
- Permendag terkait Lartas Impor diturunkan sebagai beleid Pertimbangan Teknis (Pertek) oleh Kemenperin. Pertek diterapkan untuk mengoptimalkan kemampuan industri lokal, namun industri tujuan ekspor di luar kawasan berikat semakin kalah kompetitif karena kesulitan mendapatkan bahan baku.
- Kendala dan Penumpukan Kontainer
- Sejak pemberlakuan Permendag No. 36/2023, terjadi pengetatan impor dan penambahan persyaratan perizinan impor. Proses perijinan impor mengalami kendala, menyebabkan penumpukan kontainer di beberapa pelabuhan utama.
Dalam menghadapi polemik ini, perlu keseimbangan antara melindungi industri dalam negeri dan memastikan kelancaran perdagangan. Semoga informasi ini membantu Anda memahami situasi yang sedang berkembang
