Ekonompedia.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hadir di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada hari ini untuk menyampaikan paparan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Momen penting ini menandakan penyusunan APBN terakhir Menkeu Sri Mulyani di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
APBN 2025: Menjembatani Transisi Kepemimpinan
RUU APBN 2025 disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi global, transisi kepemimpinan nasional, dan fokus pada pemulihan pasca pandemi COVID-19.
Beberapa poin penting dalam RUU APBN 2025:
- Defisit Anggaran: Pemerintah menargetkan defisit anggaran di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2025.
- Belanja Negara: Belanja negara difokuskan pada program-program prioritas seperti pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia.
- Pendapatan Negara: Pendapatan negara diupayakan untuk dioptimalkan melalui berbagai langkah, termasuk peningkatan kepatuhan pajak dan optimalisasi pemanfaatan aset negara.
Menyambut Era Baru dengan Kehati-hatian dan Optimisme
Penyusunan APBN 2025 menjadi penanda penting dalam transisi kepemimpinan nasional. Menyadari hal ini, Menkeu Sri Mulyani menekankan pentingnya kehati-hatian dan optimisme dalam melangkah ke depan.
“RUU APBN 2025 ini disusun dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan matang, dengan tetap optimis menatap masa depan,” ujar Menkeu Sri Mulyani.
Mengawal APBN 2025 Menuju Implementasi
RUU APBN 2025 selanjutnya akan dibahas oleh DPR RI sebelum disahkan menjadi Undang-Undang. Setelah disahkan, fokus akan beralih pada implementasi yang efektif dan akuntabel.
Pemerintah berkomitmen untuk mengawal APBN 2025 dengan penuh tanggung jawab dan transparansi, demi memastikan tercapainya tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
