EKONOMPEDIA.COM-Dalam suasana ekonomi yang semakin dinamis, masyarakat Indonesia dihadapkan pada berita yang cukup mengejutkan. Harga Eceran Terkendali (HET) untuk Minyakita, produk minyak goreng rakyat yang wajib disalurkan oleh produsen atau eksportir minyak sawit sebagai pemenuhan domestic market obligation (DMO), dikabarkan akan naik.
Pemerintah berencana menaikkan HET Minyakita dari Rp14.000 menjadi Rp15.000 per liter. Namun, produsen minyak nabati membuka-bukaan soal biaya produksi Minyakita. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, mengatakan bahwa biaya produksi minyak goreng akan naik saat harga crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku melonjak.
Sahat membeberkan biaya produksi Minyakita saat ini. Misalnya, biaya produksi minyak goreng di pabrik minyak goreng di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Saat harga CPO di Dumai sebesar Rp12.116 per kilogram dibawa ke pabrik di Marunda, membutuhkan ongkos pengiriman sebesar Rp425 per kilogram. Dengan begitu, harga CPO sebagai bahan baku di pabrik sebesar Rp12.541 per kilogram.
Kemudian, Sahat menyebut ongkos mengolah CPO menjadi minyak goreng di pabrik sekitar Rp1.046 per kilogram. Dari ongkos produksi tersebut, pabrik hanya mengambil margin sekitar 3%, dengan begitu harga curah minyak goreng di Pabrik Marunda sekitar Rp13.587 per kilogram.
Sementara biaya packing dan pengemasan menjadi Minyakita, kata Sahat, mencapai Rp2.510 per liter. Dengan begitu, Sahat menyebut harga ex pabrik minyak goreng kemasan Minyakita sebesar Rp16.097 per liter dan belum termasuk pajak pertambahan nilai [PPN].
Namun, beberapa produsen lainnya menyatakan tidak ada kenaikan biaya produksi minyak goreng rakyat. Menurut mereka, harga CPO yang saat ini tetap sama untuk produksi minyakita.
Dengan berbagai pernyataan dan data yang ada, kita dihadapkan pada pertanyaan penting: Apakah kenaikan HET Minyakita benar-benar diperlukan? Bagaimana dampaknya bagi masyarakat? Dan bagaimana cara pemerintah dan produsen memastikan ketersediaan minyak goreng rakyat dengan harga terjangkau?
Pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan jawaban yang jelas dan transparan dari semua pihak terkait. Karena pada akhirnya, kebijakan apa pun yang diambil haruslah demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
