Ekonompedia.com – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil dan garmen kembali menjadi sorotan. Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa jumlah peserta dari sektor ini mengalami penyusutan signifikan, mencapai 46 ribu orang dalam kurun waktu Januari 2023 hingga Mei 2024.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama bagi para pekerja yang menggantungkan hidupnya di industri ini. Di sisi lain, PHK massal ini juga berdampak pada keberlangsungan program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya dalam hal pendanaan jaminan sosial.
Faktor-faktor di Balik Gelombang PHK:
- Penurunan Permintaan Global: Industri tekstil dan garmen di Indonesia banyak berorientasi pada pasar ekspor. Melemahnya ekonomi global, terutama di negara-negara tujuan utama ekspor, menyebabkan penurunan permintaan produk tekstil. Hal ini memaksa para pengusaha untuk melakukan efisiensi, termasuk dengan melakukan PHK.
- Disrupsi Teknologi: Perkembangan teknologi dalam industri tekstil, seperti otomatisasi dan penggunaan robot, turut berkontribusi pada pengurangan kebutuhan tenaga kerja.
- Persaingan Ketat: Persaingan yang ketat di pasar global, terutama dari negara-negara dengan biaya produksi yang lebih murah, membuat industri tekstil di Indonesia harus menekan biaya produksi. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melakukan PHK.
Dampak PHK Bagi Pekerja:
- Kehilangan Penghasilan: PHK tentu saja berakibat pada hilangnya penghasilan utama bagi para pekerja. Hal ini dapat memperparah kemiskinan dan kesulitan ekonomi bagi mereka dan keluarga.
- Kesulitan Menemukan Pekerjaan Baru: Menemukan pekerjaan baru di tengah gelombang PHK bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi, banyak pekerja tekstil memiliki keterampilan yang terbatas dan tidak mudah beradaptasi dengan jenis pekerjaan lain.
- Stres dan Gangguan Kesehatan Mental: Kehilangan pekerjaan dapat menimbulkan stres dan kecemasan bagi para pekerja. Hal ini dapat berakibat pada gangguan kesehatan mental, seperti depresi dan insomnia.
Dampak PHK Bagi BPJS Ketenagakerjaan:
- Penurunan Penerimaan Iuran: PHK menyebabkan berkurangnya jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini berakibat pada penurunan penerimaan iuran, yang dapat mengganggu stabilitas keuangan BPJS Ketenagakerjaan.
- Peningkatan Klaim Jaminan Hari Tua (JHT): Para pekerja yang terkena PHK berhak untuk mencairkan dana JHT. Hal ini dapat meningkatkan beban klaim bagi BPJS Ketenagakerjaan.
Solusi yang Dibutuhkan:
- Diversifikasi Ekonomi: Pemerintah perlu mendorong diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tekstil. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor-sektor lain yang lebih menjanjikan, seperti industri kreatif dan pariwisata.
- Peningkatan Keterampilan Pekerja: Perlu dilakukan pelatihan dan pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterampilan para pekerja tekstil agar mereka dapat beradaptasi dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
- Penguatan Jaring Pengaman Sosial: Pemerintah perlu memperkuat jaring pengaman sosial untuk membantu para pekerja yang terkena PHK. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan sosial, pelatihan kerja, dan akses ke layanan kesehatan.
