EKonompedia.com – Gelombang kecemasan melanda ratusan buruh PT Sritex, salah satu BUMN tekstil terbesar di Indonesia, setelah perusahaan tersebut mengumumkan keputusan pahit untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Di tengah situasi ekonomi yang sulit, para buruh kehilangan pekerjaan dan dihantui kekhawatiran mengenai nasib mereka dan keluarga.
PHK massal ini menjadi pukulan telak bagi para buruh yang telah mengabdikan diri mereka selama bertahun-tahun di PT Sritex. Rasa frustrasi dan ketidakpastian menyelimuti mereka, diperparah dengan lambatnya pencairan pesangon yang dijanjikan perusahaan.
“Kami diberitahu bahwa kami di-PHK karena kondisi keuangan perusahaan yang memburuk,” ungkap salah satu buruh yang enggan disebutkan namanya. “Namun, kami belum menerima pesangon yang dijanjikan. Kami bingung bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami.”
Kekecewaan para buruh semakin bertambah ketika mereka mengetahui bahwa PHK dilakukan secara sepihak tanpa melalui proses dialog dan musyawarah dengan perwakilan buruh. Hal ini memicu kekhawatiran akan pelanggaran hak-hak pekerja dan minimnya transparansi dari pihak manajemen PT Sritex.
Menanggapi situasi ini, Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK) Sritex mendesak perusahaan untuk segera menyelesaikan pembayaran pesangon para buruh yang di-PHK. FSP TSK juga meminta perusahaan untuk memberikan kompensasi yang layak dan memastikan proses PHK dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami meminta PT Sritex untuk menyelesaikan pembayaran pesangon para buruh secepatnya,” tegas Ketua FSP TSK Sritex, Muhamad Nasir. “Perusahaan juga harus memberikan kompensasi yang layak dan memastikan proses PHK dilakukan secara transparan dan akuntabel.”
Kasus PHK massal di PT Sritex menjadi sorotan publik dan memicu berbagai pertanyaan terkait hak-hak pekerja dan tanggung jawab perusahaan. Di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan, penting bagi perusahaan untuk mengedepankan dialog dan transparansi dalam mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap kehidupan para karyawannya.
Pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, juga diharapkan dapat memberikan perhatian dan langkah konkrit untuk melindungi hak-hak para buruh yang terkena PHK. Diperlukan regulasi yang lebih kuat dan pengawasan yang ketat untuk memastikan perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan memperlakukan para karyawannya dengan adil dan bermartabat.
