EKONOMPEDIA.COM – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta mengajak para ulama untuk turut serta memberikan contoh kepada masyarakat dengan menyampaikan SPT Tahunan paling lambat 31 Maret 2023 nanti.
Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma’arif mengatakan membayar pajak adalah bentuk ketaatan umat Islam kepada pemerintah. Dia mengaku dirinya sudah melaporkan SPT Tahunan sejak pekan lalu.
Samsul Marif, Ketua PWNU DKI Jakarta, mengatakan membayar pajak merupakan bentuk ketaatan umat Islam kepada pemerintah. Dia mengaku sudah melaporkan SPT tahunannya sejak pekan lalu.
“Saya mengajak para kiai menjadi contoh untuk menyampaikan laporannya terkait dengan pajak,” katanya, dikutip pada Jumat (24/3/2023).
Samsul mengatakan, masyarakat harus memenuhi kewajiban perpajakannya. Pajak yang dibayarkan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya.
“Saya berharap bagi kawan-kawan sahabat, terutama warga Nahdliyin, dan warga DKI Jakarta yang belum melaporkan SPT untuk segera [lapor]. Ditunggu sebelum 31 Maret 2023,” tuturnya.
Pimpinan PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebelumnya menyatakan siap mendukung DJP dalam upaya menghimpun penerimaan pajak untuk mendanai pembangunan.
Namun, Gus Yahya juga mengimbau aparatur negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan publik untuk selalu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya.
“Kami menyerukan kepada pemerintah agar organ-organ dan aparaturnya bertindak akuntabel dalam menjalankan tugas negara. NU selalu siap sedia demi kepentingan negara termasuk melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik tidak benar dari aparatur negara,” ujarnya.
