EKONOMPEDIA.COM-Dalam sebuah pernyataan yang tegas, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menolak untuk menyusun analisa kebijakan dan peta jalan (road map) untuk mencapai rasio pajak 12%-23% dari produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2025, sebuah target yang diinginkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.
Sri Mulyani mengungkapkan keberatannya terhadap target tersebut, mengingat rasio perpajakan Indonesia saat ini berada di level 10,21% pada tahun 2023. Beliau menekankan pentingnya realisme dalam penetapan target dan kebijakan fiskal yang berkelanjutan.
Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif sambil memastikan bahwa sistem perpajakan mendukung pembangunan nasional secara adil dan efektif.
