EKONOMPEDIA.COM– Dalam beberapa minggu terakhir, nilai tukar Rupiah terus mengalami tekanan terhadap Dolar Amerika Serikat. Kondisi ini mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengadakan rapat mendesak dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan sejumlah pejabat tinggi lainnya guna mencari solusi yang cepat dan efektif.
Menurut data terbaru dari Bank Indonesia, nilai tukar Rupiah mencapai Rp 15.200 per Dolar AS, terendah dalam 18 bulan terakhir. Penyebab utama dari pelemahan ini adalah meningkatnya ketidakpastian global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik serta kebijakan moneter ketat yang diterapkan oleh Federal Reserve AS. Kondisi ini diperburuk oleh defisit neraca perdagangan yang melebar, terutama akibat lonjakan impor barang konsumsi dan energi.
Dalam rapat yang digelar di Istana Negara, selain Sri Mulyani, turut hadir Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu. Presiden Jokowi menegaskan pentingnya koordinasi antar-lembaga untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Stabilitas Rupiah adalah prioritas utama. Kita harus bekerja sama untuk menemukan solusi yang konkret dan cepat,” ujar Jokowi dalam rapat tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan beberapa langkah strategis untuk meredam tekanan terhadap Rupiah. Pertama, memperkuat cadangan devisa melalui penerbitan surat utang global dan menarik investasi asing langsung. Kedua, mengendalikan impor dengan memperketat kebijakan impor barang konsumsi yang tidak mendesak. Ketiga, meningkatkan ekspor dengan memberikan insentif kepada sektor-sektor berorientasi ekspor.
“Saat ini, cadangan devisa kita masih cukup kuat, namun kita perlu memperkuatnya lagi. Selain itu, kita juga harus fokus pada upaya meningkatkan ekspor dan mengurangi ketergantungan pada impor,” jelas Sri Mulyani.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menambahkan bahwa Bank Indonesia akan terus melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas Rupiah. “Kami akan meningkatkan intensitas intervensi di pasar spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF) untuk memastikan volatilitas Rupiah tetap terkendali,” kata Perry.
Selain langkah-langkah tersebut, pemerintah juga akan mempercepat implementasi kebijakan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. “Reformasi struktural yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi kita,” tambah Airlangga Hartarto.
Ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menyambut baik langkah-langkah yang diambil pemerintah dan Bank Indonesia. Namun, ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif kepada publik dan pelaku pasar. “Keterbukaan informasi dan komunikasi yang jelas dari pemerintah akan membantu menenangkan pasar dan mencegah kepanikan,” ujar Faisal.
Dengan koordinasi yang solid antara pemerintah dan Bank Indonesia, diharapkan tekanan terhadap Rupiah dapat segera teratasi dan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Masyarakat dan pelaku usaha pun diimbau untuk tetap tenang dan percaya pada langkah-langkah yang diambil oleh otoritas terkait.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa perekonomian global yang dinamis membutuhkan respons yang cepat dan tepat dari pemerintah untuk melindungi stabilitas ekonomi nasional. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama dan mendukung kebijakan yang telah dan akan diambil demi kepentingan bersama.
