EKONOMPEDIA.COM-Petronas, raksasa minyak dan gas (migas) Malaysia, melalui anak usahanya PC Ketapang II Ltd (PCK2L), telah menandatangani perpanjangan kontrak bagi hasil atau production sharing contract (PSC) selama 20 tahun untuk Wilayah Kerja (WK) Ketapang, yang terletak di Laut Jawa.
Perpanjangan kontrak ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan investasi di sektor migas. Penandatanganan perpanjangan PSC Blok Ketapang dilakukan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, dan Presiden Direktur Petronas Indonesia Yuzaini MD Yusof.
Kontrak bagi hasil ini sebelumnya akan berakhir pada tahun 2028, namun telah diberikan perpanjangan oleh Kementerian ESDM pada 22 Desember 2023. Dengan perpanjangan ini, Petronas mendapatkan kesempatan untuk terus memanfaatkan portofolio di Indonesia melalui proyek-proyek strategis utama yang telah direncanakan untuk Blok Ketapang.
Namun, perpanjangan kontrak ini juga membawa tantangan. Dengan kondisi pasar migas yang semakin dinamis dan penuh ketidakpastian, bagaimana Petronas dapat memastikan keberlanjutan operasional mereka di Blok Ketapang? Bagaimana dampak perpanjangan kontrak ini bagi perekonomian Indonesia? Dan bagaimana pemerintah dan Petronas dapat memastikan bahwa operasional Blok Ketapang tetap berjalan dengan baik dan berkelanjutan?
Pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan jawaban yang jelas dan transparan dari semua pihak terkait. Karena pada akhirnya, kebijakan apa pun yang diambil haruslah demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
