Ekonompedia.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, baru-baru ini mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp44,24 triliun untuk 16 perusahaan pelat merah pada tahun 20251. Keputusan ini mendapat persetujuan dari Komisi VI DPR, dan menandai momen penting dalam memperkuat ekonomi nasional.
PMN dari Dividen, Bukan Utang
Erick Thohir menekankan bahwa PMN yang diberikan kali ini bersumber dari setoran dividen BUMN, bukan dibiayai oleh utang. Ini merupakan langkah pertama di mana PMN didorong oleh keuntungan dividen yang lebih besar daripada PMN itu sendiri1. Selama periode 2020–2024, total setoran dividen BUMN ke negara mencapai Rp279,8 triliun, sementara suntikan PMN sebesar Rp217,9 triliun. Selisih ini, sebesar Rp61,9 triliun, memberikan kepastian untuk penyehatan dan transformasi BUMN sebagai benteng ekonomi nasional1.
Alokasi Dana PMN
Dari total suntikan dana segar tersebut, 90 persen digunakan untuk penugasan pemerintah, 7 persen untuk restrukturisasi, dan 4 persen untuk pengembangan usaha. Sisanya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Komisi VI DPR mendukung usulan PMN ini dengan tujuan memastikan penggunaannya yang produktif, efektif, dan efisien sesuai prinsip-prinsip good corporate governance1.
Dengan langkah ini, BUMN diharapkan semakin kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menjaga stabilitas nasional. Semua pihak, termasuk kita sebagai warga negara, dapat berkontribusi dengan mendukung produk lokal dan membayar pajak secara bertanggung jawab
