Ekonompedia.com – Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terus menuai polemik. Sejak diumumkan pada bulan Mei 2024, program ini mendapat penolakan keras dari kalangan pengusaha dan buruh.
Alasan penolakan dari pengusaha:
- Beban tambahan: Pengusaha merasa Tapera akan menambah beban biaya operasional perusahaan, di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil.
- Ketidakpastian regulasi: Pengusaha masih menunggu kejelasan regulasi terkait Tapera, seperti mekanisme pemungutan dan pengelolaan dana.
- Kurangnya sosialisasi: Pengusaha merasa sosialisasi Tapera belum dilakukan secara maksimal, sehingga banyak pekerja yang belum memahami program ini.
Alasan penolakan dari buruh:
- Beban finansial: Buruh khawatir Tapera akan memotong gaji mereka, yang akan memperberat beban finansial mereka.
- Ketidakpercayaan: Buruh tidak yakin bahwa dana Tapera akan dikelola dengan baik dan transparan.
- Solusi yang tidak tepat: Buruh menganggap Tapera bukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah perumahan, karena masih banyak faktor lain yang menyebabkan kesulitan masyarakat dalam memiliki rumah.
Pemerintah bergeming dan tetap bersikeras untuk melanjutkan program Tapera. Mereka berpendapat bahwa program inidiperlukan untuk membantu masyarakat, khususnya para pekerja, dalam memiliki rumah. Pemerintah juga menjanjikan bahwa dana Tapera akan dikelola dengan baik dan transparan.
Berikut beberapa poin penting terkait polemik Tapera:
- Program Tapera: Mewajibkan setiap pekerja untuk menabung sebesar 2,5% dari gaji mereka untuk membantu mereka memiliki rumah.
- Penolakan: Pengusaha dan buruh menolak Tapera karena dianggap menambah beban dan belum ada kejelasan regulasi.
- Sikap pemerintah: Pemerintah tetap bersikeras untuk melanjutkan program Tapera.
Polemik Tapera masih belum usai. Masih banyak pihak yang belum sepakat dengan program ini. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih gencar dan mendengarkan aspirasi dari semua pihak agar program Tapera dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
