Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi menjalin sinergi untuk menyukseskan program Ekonomi Biru, sebagai langkah strategis mendukung ketahanan pangan nasional dan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara KKP dan Muhammadiyah berlangsung di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis 6 Maret 2025, yang disaksikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir.
Ekonomi Biru, Kunci Ketahanan Pangan Masa Depan
Menteri Trenggono menegaskan bahwa pangan menjadi masalah utama jika sumber daya alam, terutama sektor perikanan, tidak dikelola secara berkelanjutan. Oleh karena itu, KKP mengusung kebijakan Ekonomi Biru dengan menempatkan ekologi sebagai panglima.
“Kami mengajak kader Muhammadiyah sebagai kaum cendekiawan muslim untuk menjadi agen perubahan dalam mempercepat implementasi kebijakan ekonomi biru demi keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Trenggono dikutip dilaman KKP pada Kamis 13 Maret 2025.
Adapun lima pilar utama Ekonomi Biru KKP meliputi:
- Perluasan Kawasan Konservasi Laut
- Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota
- Pengembangan Perikanan Budidaya Berkelanjutan
- Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil
- Pembersihan Sampah Plastik Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan (Bulan Cinta Laut)
- Kolaborasi Strategis Muhammadiyah-KKP
Sinergi KKP dan Muhammadiyah akan diwujudkan melalui berbagai program konkret seperti:
- Pengembangan Kampung Nelayan Modern
- Pengembangan Kampung Perikanan Budidaya
- Usaha Garam Rakyat
- Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil
- Restorasi Ekosistem Pesisir dan Pengelolaan Sampah Laut
- Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan
- Promosi Konsumsi Protein Ikan
Menurut Menteri Trenggono, Ekonomi Biru menjadi bagian penting dalam 8 Misi Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya misi kedua untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan kemiskinan menuju 0%, dan peningkatan kualitas SDM.
“Muhammadiyah dengan jaringan yang luas bisa menjadi pilar penting pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di sektor kelautan dan perikanan,” tambah Trenggono.
Tantangan Ketahanan Pangan Global
Lebih lanjut, Menteri Trenggono menyoroti tantangan ketahanan pangan global, mengingat populasi dunia diprediksi mencapai 9,7 miliar jiwa pada 2050. Kondisi ini diperparah dengan menurunnya daya dukung lahan darat akibat aktivitas manusia. “Ketersediaan pangan akan menjadi masalah serius bagi umat manusia jika sumber daya alam tidak dikelola secara berkelanjutan,” ujarnya.
Perikanan sebagai penyedia pangan biru (blue food) memiliki prospek cerah. Pasar perikanan global diproyeksikan tumbuh dengan CAGR 6,52%, dari USD 269,3 miliar (2023) menjadi USD 419,09 miliar (2030).
Dengan luas perairan mencapai 6,4 juta km², garis pantai 108.000 km, dan 17.504 pulau, Indonesia harus menjadikan laut sebagai halaman depan dan pusat pembangunan untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
Muhammadiyah Siap Dukung Keberlanjutan Ekonomi Biru
Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir menyambut baik sinergi ini dan menekankan pentingnya keseimbangan dalam menjaga keberlanjutan alam.
“Risalah Islam Berkemajuan menekankan prinsip wasathiyah atau moderasi, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam yang harus seimbang dan tidak berlebihan,” tegas Haedar.
Ia meyakini, kerja sama ini bisa menjadi kontribusi nyata Muhammadiyah dalam ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat pesisir, dan pelestarian lingkungan laut Indonesia.
Komitmen Bersama Wujudkan Indonesia Emas 2045
Sinergi antara KKP dan Muhammadiyah menjadi langkah strategis menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045. “KKP optimis, kolaborasi ini akan menjadi kunci sukses pembangunan sektor kelautan dan perikanan ke depan,” tutup Menteri Trenggono.
Penulis : Widiatmiko
