Ekonompedia.com – Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMR) Bali tahun 2024 sebesar Rp100.000, menjadi Rp2.813.672. Angka ini menuai kritik dari berbagai pihak, terutama serikat buruh, karena dianggap masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.
Kenaikan UMR yang minim ini hanya 3,68%, jauh di bawah ekspektasi buruh yang menginginkan kenaikan minimal 10%. Perhitungan buruh berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) di Bali menunjukkan angka Rp3.405.246.
Artinya, dengan UMR baru, masih terdapat kekurangan Rp591.574 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi.
Kekurangan ini akan semakin memberatkan buruh, terutama mereka yang memiliki tanggungan keluarga. Beban hidup yang tinggi dapat mendorong praktik kerja lembur berlebihan, berisiko pada kesehatan dan keselamatan pekerja.
Selain itu, UMR yang rendah juga dapat memicu demotivasi dan menurunkan produktivitas pekerja. Hal ini tentu berdampak negatif pada perekonomian Bali.
Di sisi lain, pengusaha berargumen bahwa kenaikan UMR yang tinggi dapat membebani perusahaan dan berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Namun, argumen ini perlu dikaji lebih dalam. Studi menunjukkan bahwa kenaikan UMR yang moderat justru dapat meningkatkan daya beli buruh, mendorong konsumsi, dan pada akhirnya menguntungkan sektor usaha.
Pemerintah perlu mencari solusi yang berpihak pada kedua pihak, buruh dan pengusaha. Dialog yang konstruktif dan mempertimbangkan data yang akurat menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.
Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:
- Melakukan survei KHL yang lebih komprehensif dan partisipatif untuk memastikan akurasi data kebutuhan hidup layak buruh.
- Mempertimbangkan kembali formula penetapan UMR yang saat ini dinilai tidak berpihak pada buruh.
- Meningkatkan upah minimum sektoral di sektor-sektor yang memiliki UMR rendah.
- Memberikan tunjangan dan jaminan sosial yang memadai bagi buruh.
- Membuka ruang dialog yang lebih luas antara buruh, pengusaha, dan pemerintah untuk mencapai kesepakatan yang adil.
Kenaikan UMR yang signifikan bukan hanya tuntutan buruh, tetapi juga kebutuhan untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi para pekerja di Bali. Dengan solusi yang tepat dan komitmen dari semua pihak, diharapkan UMR Bali dapat mencapai tingkat yang adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup layak para buruh.
