Ekonompedia.com – Kebijakan pemberian izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 menuai pro dan kontra. Di satu sisi, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi ormas dan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Di sisi lain, muncul kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan izin, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial.
Potensi Manfaat:
- Peningkatan Ekonomi Ormas: Izin tambang dapat menjadi sumber pendanaan bagi ormas untuk menjalankan program sosial dan kemasyarakatan.
- Pengembangan Ekonomi Lokal: Kegiatan pertambangan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
- Pembangunan Infrastruktur: Dana dari hasil pertambangan dapat digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sekolah di wilayah tersebut.
Kekhawatiran yang Muncul:
- Penyalahgunaan Izin: Kekhawatiran utama adalah ormas tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola pertambangan, sehingga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- Kerusakan Lingkungan: Kegiatan pertambangan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, udara, dan tanah.
- Konflik Sosial: Persaingan antar ormas dalam memperebutkan izin tambang dan pengelolaan sumber daya alam dapat memicu konflik sosial.
Langkah Pencegahan:
- Pemerintah perlu melakukan pengawasan ketat terhadap ormas yang diberikan izin tambang.
- Ormas perlu mendapatkan pelatihan dan pendampingan terkait pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pertambangan di wilayah mereka.
Kesimpulan:
Kebijakan pemberian izin tambang untuk ormas memiliki potensi manfaat dan kekhawatiran yang perlu dipertimbangkan secara matang. Pemerintah, ormas, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi ormas dan masyarakat, tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial.
