EKONOMPEDIA.COM– Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berjanji untuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam kasus fraud di PT Indofarma Global Medika (IGM), anak usaha PT Indofarma (Persero), yang merugikan negara hingga Rp436,87 miliar.
Janji ini disampaikan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung terkait kasus tersebut. “Jadi sesuai dengan temuan BPK dan Kejaksaan ya kami hormati hukum dan kami akan tindak secara tegas pengurusnya yang bermasalah,” kata Tiko, sapaan akrabnya, di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis
Kasus fraud ini terungkap setelah BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan IGM tahun 2021 dan 2022. Hasilnya, BPK menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana perusahaan, seperti pembelian bahan baku fiktif, mark-up harga, dan penggelembungan kas.
Temuan BPK ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Saat ini, Kejaksaan Agung sedang melakukan penyelidikan untuk mendalami kasus tersebut dan menjerat para pelaku.
Janji BUMN untuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam kasus fraud di IGM patut diapresiasi. Masyarakat tentu berharap janji ini tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi benar-benar diwujudkan.
Penindakan tegas terhadap pelaku fraud di IGM penting dilakukan untuk beberapa alasan. Pertama, untuk menegakkan hukum dan keadilan. Para pelaku fraud harus dihukum setimpal dengan perbuatannya agar menimbulkan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
Kedua, untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap BUMN. Kasus fraud di IGM telah mencoreng nama baik BUMN dan menimbulkan keraguan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan di BUMN. Penindakan tegas terhadap pelaku fraud dapat membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap BUMN.
Ketiga, untuk menyelamatkan keuangan negara. Fraud di IGM telah merugikan negara hingga Rp436,87 miliar. Penindakan tegas terhadap pelaku fraud dapat membantu menyelamatkan keuangan negara dan mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar di masa depan.
Meskipun BUMN telah berjanji untuk menindak tegas pelaku fraud di IGM, namun masih ada keraguan di masyarakat tentang keseriusan BUMN dalam mewujudkan janji tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
- Sejarah kelam BUMN BUMN memiliki sejarah kelam dalam kasus korupsi dan fraud. Hal ini membuat masyarakat ragu bahwa BUMN akan benar-benar menindak tegas pelaku fraud di IGM.
- Kurangnya transparansi BUMN seringkali kurang transparan dalam mengelola keuangannya. Hal ini membuat masyarakat sulit untuk mengetahui bagaimana BUMN menggunakan uang negara dan apakah ada potensi fraud yang terjadi.
- Lemahnya penegakan hukum Penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Hal ini membuat pelaku fraud di IGM berpotensi lolos dari jerat hukum.
Menuju BUMN yang Lebih Baik
Kasus fraud di IGM harus menjadi pelajaran berharga bagi BUMN untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. BUMN perlu melakukan beberapa langkah, antara lain:
- Meningkatkan transparansi BUMN perlu meningkatkan transparansi dalam mengelola keuangannya. Hal ini dapat dilakukan dengan mempublikasikan laporan keuangan secara berkala dan memberikan akses kepada publik untuk memantau penggunaan uang negara.
- Memperkuat pengawasan internal BUMN perlu memperkuat pengawasan internal untuk mencegah terjadinya fraud. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas auditor internal dan memberikan mereka kewenangan yang lebih besar untuk menyelidiki potensi fraud.
- Bekerjasama dengan penegak hukum BUMN perlu bekerjasama dengan penegak hukum untuk menindak tegas pelaku fraud. Hal ini dapat dilakukan dengan melaporkan kasus fraud kepada penegak hukum dan memberikan bukti-bukti yang diperlukan.
Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, BUMN diharapkan dapat menjadi perusahaan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari fraud. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMN dan membuat BUMN dapat menjalankan perannya dengan lebih baik dalam pembangunan nasional.
Janji BUMN untuk menindak tegas pelaku fraud di IGM patut diapresiasi. Namun, masyarakat masih memiliki keraguan tentang keseriusan BUMN dalam mewujudkan janji tersebut. BUMN perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan mencegah
