EKonompedia.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Tahun 2023. Salah satu temuan signifikan dalam LHP tersebut adalah terkait dengan pengelolaan piutang pada satuan kerja (satker) Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kemensetneg.
Temuan BPK menunjukkan bahwa terdapat kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan piutang pada satker BLU Kemensetneg. Hal ini mengakibatkan beberapa permasalahan, di antaranya:
- Piutang BLU Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) dan BLU Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) belum ditagihkan kepada debitur. Akibatnya, PPKGBK dan PPKK belum menerima pendapatan dari piutang yang belum ditagihkan tersebut.
- Terdapat piutang yang telah mencapai masa kadaluarsa. Hal ini berpotensi menyebabkan kerugian negara.
Temuan BPK ini menunjukkan perlunya perhatian serius dan peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan piutang pada satker BLU Kemensetneg. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki situasi:
- Memperkuat SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan piutang.
- Melakukan penagihan piutang secara lebih aktif dan efektif.
- Menyelesaikan piutang yang telah mencapai masa kadaluarsa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BPK merekomendasikan kepada Kemensetneg untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan tersebut dan melakukan langkah-langkah korektif yang diperlukan. Diharapkan dengan demikian, pengelolaan piutang pada satker BLU Kemensetneg dapat menjadi lebih tertib, akuntabel, dan transparan.
