Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan optimisme pemerintah terhadap panen raya padi yang diproyeksikan mencapai 13-14 juta ton gabah pada Maret hingga April 2025. Dalam agenda Musyawarah Nasional PERPADI 2025 di Surakarta, Jawa Tengah, Arief menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, PERPADI, dan Perum Bulog untuk memastikan penyerapan produksi dalam negeri berjalan optimal.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo, pemerintah harus fokus memperhatikan petani pangan domestik. Melalui sinergi dengan Bulog dan PERPADI, kita akan mengawal penyerapan gabah yang dipanen agar kesejahteraan petani tetap terjaga,” ujar Arief dalam rilisnya dikutip di laman badanpangan, Kamis 16 Januari 2025.
Arief mengumumkan bahwa per 15 Januari 2025, struktur biaya dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) telah diperbarui. HPP beras di gudang Bulog kini ditetapkan sebesar Rp12.000 per kilogram dengan spesifikasi ketat, seperti derajat sosoh 100%, kadar air maksimal 14%, butir patah maksimal 25%, dan butir menir maksimal 2%.
Untuk gabah, Bulog membeli dengan harga Rp6.500 per kilogram, asalkan memenuhi kriteria tertentu. Penyesuaian HPP ini diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025.
Bulog menargetkan menyerap 2,5 hingga 3 juta ton setara beras pada 2025, terdiri dari 600 ribu ton beras setara Gabah Kering Panen (GKP), 900 ribu ton beras setara Gabah Kering Giling (GKG), dan 1,5 juta ton beras.
Arief menekankan bahwa keberhasilan panen raya bergantung pada kesinambungan antara proses on-farm dan off-farm. Ia juga menyoroti pentingnya penggunaan mesin dryer untuk menjaga kualitas beras sesuai standar Bulog.
“Saat panen raya, spirit petani harus terjaga. Gabah mereka akan dibeli dengan harga baik, sehingga produktivitas dapat terus meningkat,” imbuhnya.
Ketua Umum PERPADI, Sutarto Alimoeso, mengajak seluruh anggota untuk mendukung langkah pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. PERPADI, sebagai mitra strategis, diharapkan berperan aktif dalam menjaga kelangsungan ekosistem pangan nasional dari hulu hingga hilir.
Sejak diberlakukannya kebijakan HPP baru pada Maret 2023, Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) menunjukkan peningkatan positif. Pada 2025, pemerintah optimis mempercepat akselerasi produksi beras dengan mengutamakan produksi dalam negeri.
Dalam forum tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyampaikan pentingnya membangun ekosistem pangan yang solid. “Kita harus memastikan ekosistem pangan dari hulu ke hilir terintegrasi, dengan petani sebagai subjek utama,” tegasnya.
Dengan kerja sama pemerintah, PERPADI, dan Bulog, panen raya tahun ini diharapkan mampu menjadi langkah konkret menuju ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.
Penulis: Widiatmiko
