EKONOMPEDIA.COM– Setelah melalui serangkaian pembahasan yang sengit dan penuh perdebatan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui anggaran Kementerian Keuangan tahun 2025 sebesar Rp 53 triliun. Keputusan ini merupakan hasil rapat kerja antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Komisi XI DPR yang berlangsung selama dua hari terakhir.
Pembahasan anggaran ini dimulai dengan pemaparan oleh Sri Mulyani mengenai prioritas dan alokasi anggaran yang diajukan. Menteri Keuangan menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk memperkuat perekonomian nasional melalui program-program strategis seperti peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, Sri Mulyani juga menjelaskan perlunya alokasi dana yang memadai untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang masih dirasakan hingga saat ini.
Namun, proses pembahasan tidak berjalan mulus. Beberapa anggota DPR dari berbagai fraksi mengajukan keberatan terhadap beberapa pos anggaran yang dinilai kurang tepat sasaran dan kurang transparan. Perdebatan sengit terjadi terkait alokasi dana untuk program stimulus ekonomi dan bantuan sosial. Sejumlah anggota DPR meminta penjelasan rinci mengenai dasar perhitungan dan efektivitas dari program-program tersebut.
Setelah melalui berbagai argumen dan penjelasan dari pihak Kementerian Keuangan, akhirnya DPR menyetujui anggaran sebesar Rp 53 triliun dengan beberapa catatan penting. DPR meminta komitmen dari Sri Mulyani untuk meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan anggaran dan memastikan setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ketua Komisi XI DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa persetujuan anggaran ini diiringi dengan pengawasan ketat dari DPR. “Kami akan terus mengawasi penggunaan anggaran ini agar tepat sasaran dan transparan. Kepercayaan yang kami berikan kepada Kementerian Keuangan harus diimbangi dengan tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaannya,” tegas Doli.
Dengan disetujuinya anggaran ini, tantangan besar menanti Sri Mulyani dan timnya untuk merealisasikan program-program yang telah direncanakan. Mengingat kondisi perekonomian global yang masih bergejolak, kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien sangat diperlukan.
Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengapresiasi persetujuan anggaran ini namun mengingatkan pentingnya pelaksanaan yang tepat. “Anggaran yang besar ini harus benar-benar digunakan untuk memperkuat fondasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika tidak, maka dana sebesar apapun tidak akan memberikan dampak yang signifikan,” ujar Faisal.
Harapan masyarakat kini tertuju pada realisasi program-program yang telah direncanakan. Peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Dengan persetujuan anggaran sebesar Rp 53 triliun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diharapkan mampu membuktikan bahwa kepercayaan yang diberikan DPR dapat diterjemahkan menjadi program-program yang berdampak positif bagi masyarakat. Transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas menjadi kata kunci yang harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan anggaran ini. Seluruh mata kini tertuju pada langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Kementerian Keuangan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada.
