EKONOMPEDIA.COM– Bambang Suhermanto, seorang pengusaha di Banyuwangi, Jawa Timur, dibuat geram. Rekening miliknya diblokir oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Banyuwangi tanpa penjelasan yang jelas. Hal ini tentu menghambat usahanya dan menimbulkan keresahan.
Bambang mengaku telah taat membayar pajak, bahkan pada tahun 2022-2023 ia mendapatkan penghargaan dari KPP Pratama Banyuwangi sebagai wajib pajak patuh. Namun, tiba-tiba rekeningnya diblokir tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
“Saya bayar sudah nyicil 4 kali kok rekening saya diblokir,” ungkap Bambang dengan nada kecewa. “Saya heran, padahal saya dapat penghargaan sebagai wajib pajak patuh.”
Bambang bukan satu-satunya korban pemblokiran rekening oleh KPP Banyuwangi. Beberapa warga lain juga mengalami hal serupa, menimbulkan keresahan dan pertanyaan di masyarakat.
Menanggapi keluhan warga, KPP Banyuwangi akhirnya angkat bicara. Mereka menjelaskan bahwa pemblokiran rekening dilakukan sebagai upaya penagihan pajak terutang oleh salah satu badan usaha milik Bambang, yang bergerak di bidang distribusi elpiji 3 kg.
Kepala KPP Pratama Banyuwangi, Rudy Eka Saputra, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Bambang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Meskipun KPP Banyuwangi telah memberikan penjelasan, namun kejadian ini menjadi pengingat penting bagi instansi terkait untuk lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan penagihan pajak. Pemblokiran rekening secara tiba-tiba tanpa komunikasi yang jelas dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
KPP Banyuwangi perlu mengevaluasi proses penagihan pajaknya agar lebih transparan dan humanis. Komunikasi yang baik dengan wajib pajak merupakan kunci untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan dengan adil dan efektif.
Di sisi lain, wajib pajak juga perlu proaktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pastikan untuk selalu melapor SPT dan membayar pajak tepat waktu. Jika terdapat tunggakan pajak, segera komunikasikan dengan KPP terkait untuk mencari solusi terbaik.
Kasus pemblokiran rekening di Banyuwangi menjadi contoh pentingnya komunikasi yang baik antara KPP dan wajib pajak. KPP perlu mengevaluasi proses penagihan pajaknya agar lebih transparan dan humanis, sedangkan wajib pajak juga perlu proaktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Mari kita bersama-sama membangun sistem perpajakan yang adil dan transparan untuk mendukung kemajuan bangsa.
