EKONOMPEDIA.COM-Dalam langkah yang menegaskan komitmen terhadap stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal, pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, telah berhasil menurunkan penarikan utang baru sebesar Rp 72 triliun di tahun 2023. Ini merupakan penurunan signifikan sebesar 60% dari tahun sebelumnya, yang mencapai Rp 181,4 triliun
Penurunan drastis ini bukan hanya angka semata, melainkan cerminan dari strategi pengelolaan utang yang prudent dan responsif terhadap dinamika global. Pemerintah telah menunjukkan keahlian dalam menavigasi pasar uang dan obligasi, dengan mengutamakan timing, sizing, tenor, serta bauran instrumen dan mata uang yang tepat.
Realisasi pembiayaan utang yang didominasi oleh surat berharga negara (SBN) mencapai Rp 70,2 triliun, atau 10,5% dari pagu yang ditetapkan, menandakan pendekatan yang hati-hati dan terukur. Sementara itu, realisasi pembiayaan utang dari pinjaman hanya sebesar Rp 1,9 triliun, melampaui pagu negatif yang disiapkan pemerintah.
Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan kredibilitas pemerintah dalam mengelola keuangan negara, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor dan mitra internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia. Dengan surplus APBN sebesar Rp 22,8 triliun per 15 Maret 2024, Indonesia berada pada posisi yang kuat untuk menghadapi tantangan ekonomi yang akan datang.
