Ekonompedia.com – Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kembali menuai sorotan, kali ini dari kalangan pekerja kelas menengah. Kebijakan pemotongan gaji 3% untuk iuran Tapera memicu kekhawatiran dan kekecewaan, terutama bagi mereka yang merasa manfaat program ini belum jelas dan tidak sepadan.
Beban Baru di Tengah Tekanan Ekonomi
Pekerja kelas menengah di Indonesia saat ini sudah dihadapkan dengan berbagai tekanan ekonomi, seperti kenaikan harga bahan pokok, inflasi, dan biaya hidup yang tinggi. Pemotongan gaji 3% untuk Tapera menambah beban mereka, terlebih saat masih banyak yang belum memiliki rumah dan belum merasakan manfaat langsung dari program ini.
Manfaat Kabur dan Akses Terbatas
Banyak pekerja kelas menengah mempertanyakan manfaat Tapera bagi mereka. Skema pembiayaan perumahan yang ditawarkan Tapera dianggap kurang menarik dan sulit diakses, terutama bagi mereka yang sudah memiliki KPR atau tinggal di daerah dengan harga properti tinggi.
Ketidakjelasan Sosialisasi dan Komunikasi
Sosialisasi dan komunikasi terkait program Tapera masih dinilai kurang masif dan jelas. Banyak pekerja yang belum memahami dengan baik skema, manfaat, dan hak mereka sebagai peserta. Hal ini menimbulkan rasa tidak percaya dan keraguan terhadap program tersebut.
Aspirasi dan Tuntutan Pekerja Kelas Menengah
Pekerja kelas menengah menuntut pemerintah untuk:
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Tapera, dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan mereka.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera.
- Memastikan manfaat Tapera dapat diakses secara adil dan merata, tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Memberikan alternatif solusi perumahan yang lebih terjangkau dan mudah diakses bagi pekerja kelas menengah.
Masa Depan yang Suram?
Jika kekhawatiran dan tuntutan pekerja kelas menengah tidak didengar dan direspon dengan serius, program Tapera berisiko kehilangan kepercayaan dan dukungan dari mereka. Hal ini dapat menghambat efektivitas program dan semakin memperparah permasalahan perumahan di Indonesia.
Pemerintah perlu mengambil langkah nyata untuk menjembatani kesenjangan dan membangun kepercayaan dengan pekerja kelas menengah. Tanpa itu, program Tapera dikhawatirkan hanya akan menambah beban dan kekecewaan bagi mereka yang sudah terjebak dalam siklus “nelangsa”.
