KPK Dorong DJP Tindak Tegas Wajib Pajak Nakal: Memperkuat Kepatuhan, Meningkatkan Penerimaan Pajak

By Redaksi
3 Min Read
- Advertisement -

Ekonompedia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menindak tegas para wajib pajak (WP) nakal. Hal ini ditegaskan kembali oleh Wakil Ketua KPK Alexander Nawawi dalam rapat koordinasi (rakor) dengan DJP pada tanggal 29 Mei 2024.

Menurut Nawawi, langkah tegas ini diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. “WP nakal yang tidak patuh membayar pajak telah merugikan negara dan menghambat pembangunan nasional,” tegas Nawawi.

Ia mencontohkan, pada tahun 2023, KPK telah menyerahkan 12 kasus korupsi pajak ke Kejaksaan Agung dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 1,3 triliun. “Ini menunjukkan bahwa masih banyak WP nakal yang belum ditindak tegas,” kata Nawawi.

Nawawi juga mendorong DJP untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. “DJP harus terus meningkatkan kualitas SDM dan teknologi untuk mendeteksi dan menindak WP nakal,” ujarnya.

- Advertisement -

Menanggapi dorongan KPK, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menegaskan komitmen DJP untuk menindak tegas WP nakal. “DJP akan terus memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum perpajakan,” kata Suryo.

Suryo menjelaskan, DJP telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan WP, seperti:

  • Melakukan audit dan pemeriksaan terhadap WP: DJP telah melakukan audit dan pemeriksaan terhadap WP yang dicurigai melakukan pelanggaran pajak.
  • Meningkatkan penggunaan teknologi: DJP telah menggunakan teknologi untuk mendeteksi dan menindak WP nakal.
  • Menjalin kerjasama dengan instansi lain: DJP telah menjalin kerjasama dengan instansi lain, seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia, untuk menindak WP nakal.

Suryo berharap dengan upaya-upaya tersebut, kepatuhan WP dapat meningkat dan penerimaan pajak dapat dioptimalkan. “Penerimaan pajak yang optimal akan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional,” kata Suryo.

Dampak Positif Tindak Tegas WP Nakal:

  • Meningkatkan kepatuhan WP: WP yang melihat bahwa WP nakal ditindak tegas akan terdorong untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
  • Meningkatkan penerimaan pajak: Kepatuhan WP yang meningkat akan meningkatkan penerimaan pajak.
  • Memperkuat pembangunan nasional: Penerimaan pajak yang meningkat dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Kesimpulan:

- Advertisement -

Tindak tegas terhadap WP nakal merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan WP dan mendorong penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal akan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Advertisement -
Share This Article