EKONOMPEDIA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah untuk mengevaluasi ulang kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Alasannya, pembangunan IKN tidak berhasil mendatangkan investor.
Anggota DPR Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, mengungkapkan bahwa total anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan IKN hingga tahun 2024 hampir menembus Rp75,4 triliun atau 16,1% dari total anggaran IKN sekitar Rp466 triliun. Sementara itu, pendanaan melalui KPBU maupun investasi swasta murni sampai kini masih rendah.
“Sejak 2023 hingga Januari 2024, investasi yang masuk ke IKN baru Rp47,5 triliun yaitu dari sektor swasta Rp35,9 triliun, sisanya dari sektor publik Rp11,6 triliun. Padahal, ditargetkan investasi yang masuk mencapai Rp100 triliun hingga akhir tahun ini,” ungkap Suryadi.
Suryadi juga menyayangkan mundurnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono beserta Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe secara bersamaan, hanya berselang dua bulan menjelang rencana Jokowi menggelar upacara peringatan HUT RI ke-79 tanggal 17 Agustus 2024 di IKN.
“Kami juga memandang pengunduran diri kedua pucuk pimpinan Otorita IKN ini tentu akan menjadi pukulan berat bagi Otorita IKN secara organisasi,” katanya.
Dia berpandangan meskipun saat ini pihak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni telah ditunjuk sebagai Plt. Kepala dan Wakil Kepala OIKN, Otorita IKN secara organisasi membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan saat ini.
Dengan kondisi ini, DPR mendesak pemerintah untuk mengevaluasi ulang kebijakan pembangunan IKN. Hal ini penting agar pembangunan IKN dapat berjalan sesuai dengan rencana dan dapat mendatangkan investor seperti yang diharapkan. Selain itu, evaluasi ini juga penting untuk memastikan bahwa dana yang telah dikucurkan dapat digunakan dengan efektif dan efisien.
