Ekonompedia.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengungkap fakta yang mengejutkan: lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD terlibat dalam judi online. Ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang etika dan citra lembaga legislatif.
Berikut adalah beberapa poin yang perlu kita pertimbangkan:
- Keterlibatan Anggota DPR dan DPRD: PPATK mencatat sekitar 63 ribu transaksi dengan pemain mencapai 1.000 orang. Pemain ini berasal dari lingkungan legislatif, termasuk anggota DPR dan DPRD. Transaksi ini mencapai miliaran rupiah1.
- Implikasi Etika: Bagaimana kita menilai etika anggota legislatif yang terlibat dalam judi online? Ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga tentang integritas dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat. Kita harus mempertanyakan apakah perilaku ini sesuai dengan tugas dan kewajiban mereka.
- Dampak Citra: Skandal ini merusak citra lembaga legislatif. Bagaimana masyarakat akan memandang DPR dan DPRD jika anggotanya terlibat dalam aktivitas ilegal? Kita harus memastikan bahwa lembaga ini tetap dihormati dan dipercayai oleh publik.
- Tindakan Selanjutnya: Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendesak agar data PPATK segera diteruskan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk penanganan lebih lanjut2. MKD harus bertindak tanpa menunggu laporan resmi. Selain itu, pemain judi online dapat dipidana berdasarkan pasal 303 KUHP dengan hukuman penjara hingga 4 tahun dan/atau denda hingga 10 juta rupiah2.
Mari kita berharap bahwa tindakan yang diambil akan memperbaiki situasi ini dan memastikan integritas lembaga legislatif tetap terjaga. 🇮🇩📰
